ABSTRAK: a. (2) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Wali Kota mengajukan Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota Dengan DPRD Kabupaten/Kota. 23 Tahun 2014 sebagaiman telah. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2017. Ld perda pemerintah desa dan bpd. Undang -Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Tingkat II d alam Wilayah Daerah -Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan. PERDES DAN PERKADES TENTANG PERANGKAT DESA. 9. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan peraturan daerah; c. keputusan BPD mengenai persetujuan pengisianTENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. ombudsman ri soroti permasalahan pemberhentian perangkat desa: 07 juli 2023 | 155 kali: dpr setujui revisi uu desa: masa jabatan kades 9 tahun, dana desa bertambah rp 2 miliar:. Peraturan Daerah ini memiliki 7 halaman dan 4 halaman lampiran;Beberapa Ketentuan Diubah. Perangkat Desa, penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; c. Agar setiap orang mengetahuinya. Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 9. 23. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan hak yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 66 Ayat (1) dan (2) Undang. struktur organisasi. tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonasia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim diatur. Perda ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Kedudukan dan Susunan Perangkat Desa - Pengangkatan Perangkat Desa - Masa Tugas - Hak, Kewajiban dan Larangan - Pemberhentian dan Sanksi - Kekosongan Jabatan Perangkat Desa - Berhalangan Sementara - Unsur Staf Perangkat Desa - Pakaian Dinas Dan Atribut Perangkat Desa - Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa - Ketentuan Peralihan - Ketentuan Penutup STATUS PERATURAN. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya. Untuk meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan. Bidang. Pasal 4. 30 hlm. 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 2). 2018. dalam hal camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan h. 23 Tahun 2014. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kekosongan Jabatan Perangkat Desa, dan Pembiayaan. Peraturan Perundang-undangan. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 13. Perda No 2 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. UU No. Login; Tema Jenis Tahun. 19. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 3. perda. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa Lainnya sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku sehingga perlu di ganti. 6 June 2022. 1. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. Definisi. U. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan umum dan. Undang -Undang Nomor 69. Perangkat Desa - Kedesa. Dinas Penanaman Modal. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,. PERANGKAT DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa 11. 30. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (16) UUD 1945; UU No. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa sebagai pelaksanaan dari Pasal 3 UU No. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat DesaLembaran Daerah Seri E Nomor 22 sebagaimana. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini. Produk hukum ini berisi XII Bab dan 22 Pasal, ditetapkan tanggal 4Juni 2015dan 4Juni 2015di Gunungkidul. 45. 13 7. 1. (4) Kepala Desa mengajukan permohonan izin pengisian Perangkat Desa kepada Bupati lewat Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. Peraturan Daerah (PERDA) NO. sign in. Pasal 6 Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, harus memperhatikan asas: a. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 30. 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah. ABSTRAK:. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2018. bah wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu. 02. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 566. Produk hukum ini tercatat. 20. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C. Artikel ini menjelaskan secara rinci isi dan tujuan dari Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 serta. 12/2015. (A) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan menetapkan peraturan desa. 6 Tahun 2014 dan PP No. Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. ABSTRAK: Menimbang : a. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, PERDA Kab Kuningan No 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PERBUP Kuningan No 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan. Jenis. Melaksanakan koordinasi, pelayanan, penyuluhan dan pembinaan kehidupan masyarakat bidang kesejahteraan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama. Namun yang pasti, semua proses pemberhentian atau pengangkatan perangkat berdasarkan Undang-Undang. com Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa. TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 3, LD. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017. Download * Klik pada nama file untuk melakukan pratinjau. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 22 Tahun 1999 dipandang perlu menetapkan Perda Kab. ) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang. Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada. Perangkat Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Perda Kab. 1. Perda ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum - Kedudukan dan Susunan Perangkat Desa - Pengangkatan Perangkat Desa - Masa Tugas - Hak, Kewajiban dan Larangan -. Perangkat Desa adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa. Pejabat pengganti perangkat desa 14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2016. desa-perangkat desa. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perangkat Desa ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. intensitas Urusan Pemerintahan dan. 2018. 11 Tahun 2007; UU No. NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, Menimbang : a. Pelaksana Kewilayahan; dan c. 18. Judul. 2. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda No 14 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022. Sikka No. 2016. Ketentuan Peralihan; 19. dengan telah disahkannya UU No. 31. Perda No 2 Tahun 2016. ABSTRAK: Sehubungan dengan telah diterbitkannya Kepmendagri No. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan. Di Kabupaten Blora Jawa Tengah, terdapat perangkat desa yang diangkat berdasarkan perda yang berbeda-beda dengan masa jabatan yang berbeda. Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Daerah No. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang. tentang Desa dan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) dan pasal 100 ayat (1) huruf b angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan. tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 7. 14, LD 2018 No. pengangkatan perangkat desa; Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014. Sehingga adanya atau dibuatnya jenis peraturan daerah yang selanjutnya yaitu peraturan mengenai pemerintah desa. Perauran Daerah Kabupaten Buol Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengangkatan Perangkat Desa. peraturan bupati kubu raya nomor 82 tahun 2020 tentang kewajiban dan larangan bagi perangkat desa perangkat desa - larangan - kewajiban peraturan bupati tahun 2020 no 82: 2020: peraturan bupati kubu raya nomor 81 tahun 2020 tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kubu raya tahun anggaran 2020TENTANG PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. 2019. Masa jabatan perangkat desa 11. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mencabut PERDA Nomor 3 Tahun 2015: Selengkapnya. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2017. Mohon dikirimkan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa. Jenis dari peraturan daerah selanjutnya yaitu adalah peraturan tentang perangkat daerah. Tahun. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa. Aturan Turunan. tentang Desa, maka pengaturan tentang Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu segera ditindaklanjuti; b. . Itulah beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa. ABSTRAK: Bahwa perangkat desa merupakan unsur pemerintahan desa, yang berwenang membantu kepala desa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. 2. 30. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 12 Tahun 2016 ttg Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2021. Ketentuan Penutup. 13. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. Penjaringan perangkat desa adalah kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa. bahwa Perangkat Desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempengaruhi. Download. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa T. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang. 3, LD. Peraturan pemerintah tersebut ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2019 yang lalu dimana file atau dokumennya sudah beredar di publik. Belum Tersedia. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakatBidang. Penyaringan perangkat desa adalah kegiatan yang dilakukan setelah Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. Peraturan Daerah:. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021. ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi. 2016/NO. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang.